Kejar Akreditasi 'Unggul', Sastra Jepang FIB Unud Gelar Workshop Finalisasi Dokumen APS 2.0

• Posted by: Admin
• Rabu, 25 Maret 2026
• Has been read 16 time(s)

Pada hari Rabu, 25 Maret 2026, Program Studi Sastra Jepang FIB Unud melaksanakan Workshop Finalisasi Penyusunan Lampiran Dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) APS 2.0 secara hybrid. Bertempat di Ruang Sidang Dr. Ir. Soekarno Gedung Poerbatjaraka Lantai IV FIB Unud, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dekanat, Ketua UP2M (Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) FIB Unud, Ketua UP3M (Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) FIB Unud, para dosen dari Program Studi Sastra Jepang dan Sastra Inggris.

Dalam sambutannya, Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana menyampaikan bahwa workshop ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi reakreditasi Program Studi Sastra Jepang yang masa berlakunya akan berakhir pada bulan September mendatang. Mengingat prodi tersebut saat ini menyandang status akreditasi Unggul, pembaruan dokumen evaluasi mutlak diperlukan untuk menyesuaikan dengan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) yang baru.

Workshop ini menghadirkan Prof. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum., selaku asesor dan pakar dari Universitas Sebelas Maret dan dimoderatori oleh Dr, Silvia Damayanti, S.S., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Sastra Jepang. Dalam arahannya, Prof. Rohmadi menekankan bahwa sistem akreditasi terbaru (APS 2.0) sangat bergantung pada verifikasi data daring, seperti penarikan data dari PDDIKTI dan SINTA. Karena sistem penilaian asesor kini lebih kaku dan hanya berfokus pada pilihan "terpenuhi" atau "tidak terpenuhi", kelengkapan Laporan Evaluasi Diri (LED) menjadi sangat krusial. Beliau menegaskan agar tim penyusun tidak hanya menuliskan narasi yang normatif, tetapi wajib memberikan jawaban langsung yang didukung oleh data empiris dan tautan bukti dan harus diletakkan spesifik pada bagian indikator yang sedang dibahas, agar asesor mudah memverifikasi kebenaran argumen.

Untuk menyusun dokumen yang kuat dan mencapai target Unggul, Prof. Rohmadi membagikan lima langkah taktis. Pertama, pastikan seluruh sub-butir indikator pada matriks penilaian BAN-PT tercantum secara lengkap. Kedua, pertegas poin-poin tersebut di dalam naskah. Ketiga, jawab setiap indikator secara lugas di kalimat atau paragraf pertama sebelum menjabarkan penjelasannya. Keempat, sertakan tautan bukti pada setiap jabaran jawaban tersebut. Kelima, khusus untuk memenuhi syarat unggul, program studi harus percaya diri menyatakan bahwa mereka memiliki kualitas yang terbaik dan komprehensif, bukan sekadar menggunakan bahasa bersayap yang menyatakan "sudah memadai"

Terakhir, beliau mengingatkan urgensi kemandirian dokumen karena pada sistem yang baru ini tidak semua program studi akan mendapatkan kesempatan divisitasi ke lapangan atau Asesmen Lapangan. Keputusan akreditasi bisa saja ditetapkan murni berdasarkan dokumen yang dibaca oleh asesor, sehingga tidak ada lagi ruang untuk konfirmasi lisan. Oleh karena itu, mengingat masa akreditasi Sastra Jepang berakhir pada bulan September, kelengkapan ini harus segera diunggah sebelum tenggat waktu. Sekalipun nantinya ada kendala dari sistem kementerian yang membuat jadwal penilaian tertunda, dokumen yang sudah diserahkan tepat waktu akan menjadi jaminan untuk perpanjangan masa aktif akreditasi secara otomatis.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada Prof. Rohmadi. Beliau berharap agar proses finalisasi dokumen dilakukan secara teliti dengan melihat dan memastikan kelengkapan dari butir ke butir sesuai matriks penilaian. Beliau juga menaruh harapan besar agar program studi memiliki keberanian untuk mengklaim pencapaian terbaik mereka secara tertulis sebagai syarat mencapai akreditasi unggul. Lebih lanjut, beliau berharap setiap tautan bukti pendukung diatur agar dapat diakses secara publik. Terakhir, beliau sangat berharap seluruh dokumen dan data disajikan selengkap dan sedetail mungkin sejak awal karena sistem akreditasi yang baru tidak menjamin adanya proses visitasi lapangan.